Pemerintah Ajukan RAPBN 2026: Defisit 2,48% PDB, Target Neraca Seimbang 2028

Latar Belakang Penyusunan RAPBN 2026

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga kesinambungan fiskal Indonesia di tengah dinamika ekonomi global. Pemerintah mengajukan RAPBN dengan defisit sebesar 2,48% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini masih di bawah ambang batas 3% PDB yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

Langkah ini menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam mengelola anggaran. Setelah pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu memaksa defisit melebar hingga lebih dari 6%, kini disiplin fiskal menjadi prioritas. Dengan defisit yang lebih terkendali, Indonesia berupaya menjaga kepercayaan pasar dan investor terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Selain itu, RAPBN 2026 juga menargetkan pencapaian neraca seimbang pada 2028. Artinya, pemerintah ingin agar seluruh belanja negara bisa dibiayai sepenuhnya dari pendapatan tanpa perlu menambah utang baru. Target ambisius ini memerlukan disiplin fiskal dan strategi penerimaan negara yang kuat.

Prioritas Anggaran 2026

Dalam RAPBN 2026, pemerintah menetapkan beberapa prioritas utama:

Peningkatan Gizi dan Kesehatan Masyarakat
Pemerintah menempatkan isu gizi sebagai prioritas, terutama dalam menurunkan angka stunting. Program bantuan sosial, subsidi pangan bergizi, dan layanan kesehatan ibu-anak mendapat porsi besar dalam anggaran.
Modernisasi Militer dan Pertahanan
Anggaran pertahanan ditingkatkan untuk modernisasi alutsista (alat utama sistem persenjataan). Hal ini dilakukan demi menjaga kedaulatan, terutama menghadapi dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.
Transisi Energi dan Infrastruktur Hijau
Pemerintah mendorong investasi pada energi terbarukan dan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Program seperti PLTS skala besar, kendaraan listrik, dan transportasi publik berkelanjutan mendapat dukungan fiskal.
Penguatan SDM dan Pendidikan
Anggaran pendidikan tetap dijaga minimal 20% dari APBN. Fokus diarahkan pada peningkatan kualitas guru, digitalisasi pendidikan, serta beasiswa untuk riset dan inovasi.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Sebagai proyek strategis nasional, pembangunan IKN tetap mendapat alokasi anggaran signifikan, meskipun pemerintah menekankan skema pembiayaan campuran dengan investor swasta.

Strategi Penerimaan Negara

Untuk mencapai target defisit 2,48% PDB, pemerintah harus mengoptimalkan penerimaan negara. Strategi yang digunakan antara lain:

Perluasan Basis Pajak: Digitalisasi pajak, ekstensifikasi sektor informal, dan penguatan pajak digital.
Optimalisasi SDA: Penerimaan dari hilirisasi nikel, batu bara, dan komoditas migas.
Dividen BUMN: Peningkatan kinerja perusahaan milik negara agar menyetor dividen lebih besar.
Kerja Sama Internasional: Pajak karbon dan perdagangan emisi sebagai instrumen baru dalam APBN hijau.

Dengan strategi ini, pemerintah berharap penerimaan negara tumbuh di atas 8% per tahun, sehingga defisit bisa terus ditekan.

Tantangan RAPBN 2026

Meski target terlihat realistis, ada sejumlah tantangan besar yang harus dihadapi:

Ketidakpastian Global
Perlambatan ekonomi Tiongkok dan Amerika Serikat bisa berdampak pada ekspor komoditas Indonesia. Jika harga komoditas turun, penerimaan negara berisiko melemah.
Subsidi Energi
Kenaikan harga minyak dunia bisa membengkakkan subsidi energi. Jika tidak diantisipasi, defisit bisa melebar.
Politik Anggaran
Tahun 2026 merupakan tahun awal pemerintahan baru hasil Pemilu 2024. Arah politik bisa memengaruhi realisasi anggaran, terutama dalam proyek prioritas.
Disiplin Belanja
Tantangan klasik Indonesia adalah efektivitas belanja negara. Banyak program tidak tepat sasaran sehingga anggaran boros. Disiplin dalam eksekusi belanja menjadi syarat mutlak.

Dampak RAPBN 2026 Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, RAPBN 2026 diharapkan membawa beberapa manfaat langsung:

Harga Pangan Lebih Stabil: Berkat dukungan subsidi dan program gizi.
Akses Kesehatan Lebih Baik: Fasilitas kesehatan daerah diperkuat.
Lapangan Kerja Baru: Pembangunan infrastruktur hijau dan IKN menciptakan jutaan pekerjaan.
Pertahanan Lebih Kuat: Modernisasi militer meningkatkan rasa aman di tengah ketegangan kawasan.

Namun, ada pula konsekuensi berupa potensi kenaikan pajak dan pengetatan subsidi non-tepat sasaran. Pemerintah akan berupaya menjaga agar kebijakan fiskal tetap pro-rakyat, sekaligus menjaga disiplin anggaran.

Menuju Neraca Seimbang 2028

Target neraca seimbang pada 2028 merupakan ambisi besar. Jika tercapai, Indonesia akan lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan tanpa bergantung pada utang. Dengan disiplin fiskal, beban bunga utang yang saat ini mencapai lebih dari Rp 500 triliun per tahun bisa ditekan.

Namun, untuk mencapai target ini, reformasi struktural sangat dibutuhkan. Pemerintah harus memperkuat basis penerimaan negara, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki tata kelola belanja. Tanpa itu, target neraca seimbang hanya akan menjadi slogan politik.

Kesimpulan: Antara Realisme dan Ambisi

RAPBN 2026 dengan defisit 2,48% PDB adalah kompromi antara kehati-hatian fiskal dan kebutuhan pembangunan. Pemerintah menargetkan neraca seimbang 2028 sebagai visi jangka menengah.

Apakah target ini realistis? Jawabannya tergantung pada disiplin fiskal, stabilitas politik, dan ketahanan ekonomi menghadapi gejolak global. Yang jelas, RAPBN 2026 menjadi fondasi penting bagi masa depan ekonomi Indonesia.

Referensi: