KPK Sita Hasil Produksi Lahan Sawit Rp 3 Miliar Milik Eks Sekretaris MA Nurhadi: Langkah Asset Recovery TPPU

bukaportal.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengambil langkah tegas dalam rangka pemulihan aset negara (asset recovery). Pada Rabu, 16 Juli 2025, KPK menyita Rp 3 miliar dari hasil produksi lahan kelapa sawit milik mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi. Penyitaan ini terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang masih bergulir. Berikut liputan lengkap, analisis implikasi hukum, dan prospek kasus ke depan.

Kronologi Penyitaan & Posisi Harta Sawit

KPK mengungkap bahwa selama sekitar enam bulan sejak penyitaan fisik lahan sawit di Padang Lawas, Sumatera Utara, hasil panennya terus mengalir dan disetor ke KPK. Total uang dari hasil produksi ini diperkirakan mencapai Rp 3 miliar. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan dana ini kini diamankan dalam rekening penampungan milik KPK sebagai bagian dari proses pemulihan aset.

Langkah ini menempatkan proses asset recovery sebagai hal mendesak, memungkinkan negara merebut kembali kekayaan tersangka sebelum digunakan atau disembunyikan. Produksi sawit dipantau secara berkala dan hasilnya jelas tercatat dalam laporan KPK, menunjukkan pengelolaan aset yang transparan .

Meski nilainya “hanya” Rp 3 miliar, ini menjadi simbol penting karena menggambarkan deteksi lanjutan dan keseriusan pengusutan terhadap praktik TPPU di lingkungan pengadilan. Hasil panen ini dianggap sebagai bagian dari “buah korupsi” yang harus dikembalikan kepada rakyat.

Jejak Kasus Nurhadi & Pengembangan TPPU

Nurhadi telah divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan pada 10 Maret 2021 atas suap dan gratifikasi senilai total Rp 49,5 miliar. Setelah menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin, Bandung, ia justru kembali ditahan mulai 29 Juni 2025 karena kasus TPPU terkait aset-aset seperti lahan sawit.

KPK juga memeriksa sejumlah pihak sebagai saksi—termasuk notaris dan pengelola kebun sawit—untuk menelusuri asal-usul dan pemindahan aset ini. Penyidik mendalami sertifikat tanah, pola pengelolaan hingga aliran dana hasil panen, guna memperkaya proses penyidikan TPPU.

Pendalaman terkait lahan sawit ini menjadi fase penting dari kasus TPPU yang sebelumnya lebih fokus pada suap-gratifikasi. KPK ingin membuktikan bahwa aset ini diperoleh secara tidak sah dan harus disita untuk dikembalikan ke negara.

Mekanisme Asset Recovery & Implikasinya

Penahanan hasil panen sawit Nurhadi adalah upaya nyata pencegahan pencucian aset korupsi lebih lanjut. Dana senilai Rp 3 miliar langsung masuk rekening penampungan KPK dan tidak boleh digunakan pihak ketiga.

Proses asset recovery ini mencakup beberapa tahap:

1. Identifikasi aset melalui pemantauan produksi dan inventarisasi dokumen agraria.

2. Penyitaan hasil produksi berupa uang tunai atau setoran ke rekening KPK.

3. Verifikasi legalitas kepemilikan dan sumber dana untuk mendukung proses perdata dan eksekusi aset.

4. Distribusi aset ke negara atau pemilik sah setelah proses peradilan rampung.

Langkah ini memperkuat prinsip bahwa korupsi harus membayar—bahkan aset tidak kasatmata, seperti hasil agraria, bisa disita dan dikembalikan.